Obrolannews.id | Banjarbaru – Polemik permintaan donasi dalam peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru Tahun 2026 kian mengemuka setelah muncul perbandingan data anggaran dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan lonjakan signifikan.
Dokumen yang diterima redaksi memperlihatkan total kebutuhan dana tahun 2026 mencapai sekitar Rp1,446 miliar, melonjak tajam dibandingkan tahun 2025 yang hanya berada di kisaran Rp153,7 juta. Artinya, terjadi kenaikan hampir 10 kali lipat dalam satu tahun.
Seorang sumber dari kalangan usaha di Kota Banjarbaru yang enggan disebutkan namanya menilai lonjakan tersebut tidak wajar, terlebih sebagian besar anggaran justru tersedot pada sektor hiburan.
“Yang bikin kami heran itu bukan cuma naik, tapi naiknya jauh sekali. Dari ratusan juta jadi miliaran. Dan yang paling besar itu justru di hiburan, sampai lebih dari Rp700 juta. Ini kan jadi tanda tanya besar,” ujarnya kepada redaksi.
Dalam rincian anggaran, pos seksi lomba dan hiburan tercatat mencapai sekitar Rp712 juta, menjadi komponen terbesar, bahkan melampaui anggaran sektor lain seperti kesehatan dan kegiatan ekonomi.
Pelaku usaha tersebut juga menyinggung adanya dinamika di media sosial, di mana seorang netizen sempat mengusulkan agar menghadirkan band-band besar seperti Setia Band, Armada, hingga Kangen Band. Komentar tersebut bahkan mendapat respons dari Wali Kota Banjarbaru, Lisa Halaby, dengan emoji tepuk tangan dan senyum.
“Kalau lihat itu, jadi makin jelas arahnya ke mana. Jadi wajar kalau anggaran hiburan membengkak. Tapi pertanyaannya, apakah ini prioritas? Apalagi sampai harus minta ke pengusaha,” katanya.
Ia menilai, respons tersebut seolah mengamini ekspektasi publik terhadap hiburan besar, namun di sisi lain berpotensi membebani pihak swasta melalui permintaan donasi.
“Kalau memang mau buat acara besar, ya silakan saja. Tapi jangan sampai pembiayaannya dikutip juga ke kami para UMKM usaha. Apalagi ini rutin tiap tahun,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia membandingkan dengan daerah lain di sekitar Kalimantan Selatan yang menurutnya tidak melakukan praktik serupa.
“Di Banjarmasin atau Kabupaten Banjar, kami paling hanya diundang hadir. Tidak ada permintaan dana seperti ini. Di banjabaru justru tidak ada undangan, yang ada langsung minta donasi,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terselubung bagi pelaku usaha, meski secara formal disebut sebagai partisipasi sukarela.
Sorotan lain juga diarahkan pada ketidaksesuaian dengan semangat efisiensi anggaran yang belakangan ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengingatkan agar belanja pemerintah difokuskan pada kebutuhan prioritas dan menghindari pemborosan, terutama untuk kegiatan seremonial.
“Kalau bicara efisiensi, ini justru kebalik. Hiburan paling besar, sementara yang lain kecil. Ini yang bikin kami merasa janggal,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari panitia maupun Pemerintah Kota Banjarbaru terkait lonjakan anggaran tersebut, termasuk dasar perencanaan dan mekanisme penggalangan dana dari pihak swasta.
Awak media masih berupaya mengonfirmasi Ketua Panitia yang diketahui dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.(Pam)