Obrolannews.id | Medan — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menerbitkan surat perintah tugas (sprint) terkait dugaan korupsi dalam penyaluran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumatera Utara.
Penerbitan sprint tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil telaah laporan yang sebelumnya telah dinyatakan rampung. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Rizaldi, menyampaikan bahwa tahap awal penanganan perkara akan difokuskan pada proses klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut.
Selanjutnya, penyidik akan melakukan pemanggilan, wawancara, serta pengumpulan data dan bahan keterangan guna mendalami dugaan pelanggaran. Namun, pihak kejaksaan belum dapat mengungkapkan secara rinci pihak-pihak yang akan diperiksa karena proses masih berada pada tahap awal dan bersifat internal.
Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya aksi mahasiswa yang menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana KIP Kuliah, serta indikasi konflik kepentingan di lingkungan LLDikti Wilayah I. Mahasiswa mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan, mengingat program tersebut bersumber dari anggaran negara yang ditujukan untuk membantu mahasiswa kurang mampu.
Sejumlah informasi yang beredar di media sosial turut memperkuat sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan dana KIP Kuliah. Isu tersebut bahkan memicu rencana aksi mahasiswa sebagai bentuk tekanan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan tersebut.
Kejati Sumut menegaskan bahwa hasil dari proses klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Apabila ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi, maka penanganan kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh bidang tindak pidana khusus. (red)