Obrolannews.id | Medan – Sebuah unggahan dari akun Instagram TKP Belawan kembali menyita perhatian publik, khususnya masyarakat Medan Utara.
Dalam postingan tersebut, disorot kinerja sembilan anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi kawasan Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.
Akun tersebut menuliskan bahwa para wakil rakyat tersebut telah menjabat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Namun demikian, muncul pertanyaan kritis terkait sejauh mana kontribusi dan kinerja mereka dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Sudah 1 tahun 6 bulan mereka menjabat sebagai wakil rakyat ‘Medan Utara’… Namun bagaimana kinerja mereka selama ini? Apakah sudah terasa, atau bahkan ada yang tidak dikenal sama sekali karena tidak pernah nampak di lapangan?” tulis akun tersebut dalam unggahannya.
Tak hanya menyampaikan kritik, unggahan itu juga membuka ruang partisipasi publik. Warganet diajak untuk memberikan tanggapan, baik berupa keluhan maupun apresiasi, serta menandai langsung para anggota dewan yang dimaksud.
Fenomena ini mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap fungsi representasi politik di tingkat lokal. Media sosial kini menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pejabat publik secara terbuka.
Kritik yang muncul mengindikasikan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kehadiran dan kerja nyata para wakil rakyat di lapangan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, visibilitas, komunikasi, serta responsivitas terhadap aspirasi warga merupakan indikator penting yang dinilai langsung oleh konstituen.
Selain itu, ajakan untuk “tag dan komentar” juga menunjukkan perubahan pola partisipasi politik masyarakat yang semakin digital dan interaktif. Hal ini bisa menjadi tekanan sosial sekaligus mekanisme kontrol publik yang efektif terhadap pejabat terpilih.
Di sisi lain, penting juga untuk melihat persoalan ini secara berimbang. Penilaian kinerja wakil rakyat tidak hanya diukur dari kehadiran fisik di lapangan, tetapi juga dari kontribusi dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata oleh publik.
Meski demikian, persepsi publik tetap menjadi faktor krusial. Ketika masyarakat merasa tidak mengenal atau tidak merasakan dampak kerja wakilnya, maka hal tersebut menjadi sinyal kuat perlunya peningkatan transparansi, komunikasi, dan keterlibatan langsung dengan konstituen.
Unggahan ini pun menjadi pengingat bahwa mandat sebagai wakil rakyat tidak hanya soal posisi, tetapi juga tentang kehadiran nyata dan akuntabilitas kepada masyarakat yang diwakili.(Pam)