obrolannews.id, Deliserdang – Penindakan tegas Tim Quick Response (Intel) Komando Daerah TNI Angkatan Laut I (Kodaeral I) terhadap gudang pengoplosan gas LPG bersubsidi di Jalan Damar Wulan, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (17/10/2026) dini hari, memantik sorotan tajam publik.
Kendati lima orang pekerja lapangan berhasil diringkus bersama ratusan tabung gas, publik menilai penegakan hukum ini belum menyentuh “akar masalah” selama dua aktor intelektualnya belum tersentuh.
Masyarakat secara terbuka kini mempertanyakan keberadaan dan keberanian aparat untuk membongkar peran dua sosok yang diduga kuat sebagai pemilik sekaligus otak di balik bisnis ilegal tersebut, yakni pria berinisial Dodi dan Riko. Barang Bukti Melimpah, Otak Pelaku Masih Bebas
Dalam penggerebekan pada pukul 01.18 WIB tersebut, petugas menyita satu unit mobil Mitsubishi L300 (BK 8820 XI), satu unit sepeda motor, 247 tabung LPG 3 kg bersubsidi, serta puluhan tabung LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg, 12 kg, hingga 50 kg. Kadispen Kodaeral I, Kolonel Wahyu Kurniawan, mengonfirmasi bahwa gas hasil pengoplosan tersebut dipasarkan ke sektor komersial di Kota Medan, mulai dari restoran, pabrik, hingga bengkel las.
Namun, penangkapan lima pekerja dinilai hanya menyentuh tataran teknis.
Masyarakat mendesak Kapolrestabes Medan agar mengambil alih dan mengusut tuntas perkara ini secara transparan, serta segera menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Dodi dan Riko jika keduanya terbukti mangkir dari panggilan penyidik.
“Kami minta Kapolrestabes Medan tegas dan terbuka. Jangan hanya pekerja kecil yang ditangkap dan dijadikan penderita, sementara bos besarnya—Dodi dan Riko—bebas melenggang tanpa kejelasan status hukum. Jika terbukti mereka pemilik gudang dan dalangnya, tetapkan status DPO dan sebar foto mereka! Penjahat hak rakyat miskin tidak boleh dilindungi,” ujar Rahmat Kurniawan (42), warga Percut Sei Tuan.
#Tanggapan Pengamat Hukum #
Sorotan tajam juga datang dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Dr. Tommy Aditya Sinulingga, S.H., M.H., pengamat hukum pidana, menegaskan bahwa penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan barang bersubsidi tidak boleh berhenti pada penangkapan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saja.
“Pengoplosan LPG bersubsidi adalah tindak pidana serius yang merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan umum. Penyidik Polrestabes Medan harus mengusut tuntas hingga ke pemodal dan penyedia tempat,”ucap Tommy.
katanya lagi, jika berdasarkan keterangan saksi dan bukti petunjuk Dodi dan Riko adalah aktor intelektual (doenpleger) serta pemilik gudang, maka tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menunda status hukum mereka.
” Apabila mereka melarikan diri atau tidak kooperatif, penetapan status DPO (Daftar Pencarian Orang) wajib segera diterbitkan demi keterbukaan informasi publik dan kepastian hukum. Kapolrestabes Medan harus membuktikan kepada masyarakat bahwa hukum berlaku setara dan tidak tajam ke bawah tumpul ke atas,” tegas Dr. Tommy Aditya Sinulingga, S.H., M.H.
# Tuntutan Keterbukaan Publik #
Penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi secara ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang menyengsarakan masyarakat bawah dan memicu kelangkaan gas di pasaran.
Kini, bola panas berada di tangan pihak kepolisian. Publik menunggu keberanian dan transparansi Polrestabes Medan untuk membongkar jaring distribusi pengoplosan ini hingga ke akarnya—termasuk memastikan kepastian status hukum dan keberadaan Dodi serta Riko di mata hukum. ( Red /Tim )