Oleh: Muhammad Zaid Fahry, S.H.
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Medan, Obrolannews.id – Apa artinya menghukum seseorang karena melakukan kejahatan jika keuntungan dari kejahatan tersebut masih dapat dinikmati? Pertanyaan ini penting dalam melihat persoalan pencucian uang atau money laundering. Sebab, dalam kejahatan tertentu, persoalan tidak berhenti ketika pelaku berhasil memperoleh uang, tetapi berlanjut ketika kekayaan tersebut disamarkan agar terlihat seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.
Pencucian uang menjadi salah satu tantangan serius dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan upaya menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Uang hasil korupsi, penipuan, perdagangan narkotika, dan berbagai tindak pidana lainnya dapat dialihkan melalui transaksi keuangan, digunakan untuk membeli aset, atau ditempatkan melalui pihak lain. Akibatnya, mengungkap perbuatan pidana saja tidak selalu cukup untuk menjelaskan ke mana hasil kejahatan mengalir.
Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, menurut saya, tantangan yang perlu terus diperhatikan bukan sekadar keberadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut dijalankan agar penegakan hukum mampu menjangkau hasil kejahatan secara efektif dan adil.
Jangan Hanya Menghukum Pelaku
Dalam pemberantasan tindak pidana, perhatian publik sering tertuju pada penetapan tersangka, proses persidangan, dan hukuman yang dijatuhkan. Semua itu merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pidana.
Namun, dalam perkara pencucian uang, ada persoalan lain yang tidak boleh terabaikan: apakah kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana berhasil ditelusuri?
Bayangkan apabila hasil kejahatan telah dialihkan ke sejumlah rekening, diubah menjadi aset, atau dikuasai melalui pihak lain.
Ketika pelaku diproses secara hukum, penelusuran terhadap kekayaan tersebut dapat menghadapi hambatan tersendiri. Jika hubungan antara tindak pidana dan aset tidak berhasil diungkap, keuntungan ekonomi dari kejahatan berpotensi tetap dinikmati secara melawan hukum.
Bagi saya, di sinilah pemberantasan pencucian uang perlu mendapat perhatian lebih serius. Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dinilai dari kemampuan membawa pelaku ke pengadilan.
Kemampuan mengungkap aliran dana dan menangani hasil kejahatan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi. Hal ini bukan berarti setiap perkara harus menghasilkan pemulihan aset dalam jumlah tertentu.
Kondisi setiap perkara berbeda, dan tidak semua aset dapat ditemukan atau dipulihkan. Namun, upaya penelusuran aset perlu direncanakan secara sistematis, terutama sejak awal penanganan perkara yang memiliki indikasi pencucian uang.
Menelusuri Uang Sejak Awal
Salah satu pendekatan penting dalam pemberantasan pencucian uang adalah follow the money, yaitu menelusuri aliran dana untuk mengungkap asal-usul, perpindahan, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Pendekatan ini perlu berjalan seiring dengan upaya mengungkap pelaku dan membuktikan tindak pidananya.
Penelusuran aliran dana tidak seharusnya baru mendapat perhatian ketika proses penanganan perkara telah berjalan jauh. Ketika terdapat indikasi yang memadai, pemeriksaan terhadap aliran dana dan identifikasi aset perlu direncanakan sejak awal sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Dalam hal ini, koordinasi antara penyidik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga terkait perlu terus diperkuat. Informasi keuangan yang relevan harus dapat ditindaklanjuti secara profesional agar hubungan antara transaksi dan dugaan tindak pidana dapat diperiksa berdasarkan bukti.
Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengevaluasi penanganan perkara secara lebih menyeluruh. Selain melihat perkembangan penyidikan dan putusan pengadilan, evaluasi perlu memperhatikan kendala penelusuran aset, hambatan koordinasi, dan hasil pemulihan kekayaan melalui mekanisme hukum yang sah.
Dari sana, perbaikan dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar ditemukan dalam praktik.
Tentu, upaya tersebut harus tetap menjunjung keadilan. Kekayaan yang besar atau transaksi yang tidak lazim tidak otomatis membuktikan adanya pencucian uang. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.
Hak pihak ketiga yang beritikad baik juga harus dilindungi agar upaya mengejar hasil kejahatan tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan orang yang tidak bersalah.
Pada akhirnya, pencucian uang bukan hanya persoalan bagaimana uang diperoleh, melainkan juga bagaimana hasil kejahatan disembunyikan dan dipertahankan.
Karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan yang tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberi perhatian serius terhadap penelusuran dan pemulihan aset.
Menurut saya, ukuran keberhasilan pemberantasan pencucian uang harus mencakup kemampuan negara mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku sekaligus menelusuri dan menangani hasil kejahatan
berdasarkan hukum.
Sebab, ketika pelaku telah dihukum tetapi keuntungan dari kejahatan masih dapat dinikmati secara melawan hukum, masih ada persoalan yang perlu diselesaikan oleh penegakan hukum. (021)