Obrolannews.id | Medan – Koordinator BEM SI Kerakyatan Sumbagut menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam membenahi tata kelola kota. Sejumlah kebijakan pembangunan infrastruktur, penataan kawasan publik, serta digitalisasi layanan administrasi dinilai sebagai wujud komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan modern bagi masyarakat.
Peningkatan kualitas jalan, revitalisasi ruang terbuka, hingga optimalisasi pelayanan berbasis online menjadi indikator bahwa Pemko Medan tengah bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Zaki selaku Korwil Sumbagut (Riau, Batam, Sumut), yang menilai arah kebijakan ini patut diapresiasi sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik.
Namun demikian, apresiasi tidak menutup ruang evaluasi.
Di tengah pembangunan fisik yang masif, masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih komprehensif. Ketimpangan akses pendidikan, kesejahteraan tenaga honorer, serta isu transparansi dan akuntabilitas anggaran—termasuk terkait Stadion Teladan dan revitalisasi Lapangan Merdeka—masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.
Ujar Korwil sumbagut
Pembangunan, menurut BEM SI Kerakyatan Sumbagut, tidak semestinya hanya berorientasi pada aspek visual dan infrastruktur, melainkan juga harus menyentuh dimensi sosial yang lebih substansial dan berkeadilan. Selain itu, partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan perlu terus diperkuat. Kebijakan yang ideal lahir dari dialog terbuka dengan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Di sisi lain, saat sejumlah wartawan mencoba mengonfirmasi tanggapan terkait isu dan dinamika yang berkembang, Koordinator BEM SI Kerakyatan Sumut, Ilham, enggan memberikan komentar.
Ilham memilih untuk tidak menyampaikan pernyataan resmi dan lebih memilih bungkam ketika dimintai klarifikasi. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian dalam merespons situasi yang masih berkembang, sekaligus untuk menghindari kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
Hingga saat ini, belum ada keterangan lanjutan yang disampaikan secara resmi oleh pihak BEM SI Kerakyatan Sumut terkait hal tersebut.(red)