obrolannews.id, Labuhanbatu Utara – Pekerjaan sudah beres, tetapi hak pekerja justru membeku. Begitulah nasib tragis para penyedia jasa excavator yang menuntaskan normalisasi saluran di Kuala Bangka dan Sei Sentang, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Di balik tuntasnya proyek rehabilitasi jaringan tersebut, PT Nugraha Tyagasupala (NTS) di bawah kepemimpinan Direktur Robert Riko Marpaung kini menjadi sorotan tajam atas dugaan tindakan culas: menahan pembayaran kewajiban hingga ratusan juta rupiah!
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), proyek normalisasi bernilai Rp345.450.000 itu dijadwalkan rampung dalam rentang 8 Agustus hingga 15 September 2025.
Fakta di lapangan menunjukkan para pekerja telah memenuhi komitmen mereka hingga pekerjaan selesai total. Namun, itikad baik pekerja justru dibalas janji palsu oleh manajemen PT NTS.
Hingga saat ini, pihak PT NTS baru mencicil pembayaran sebesar Rp138 juta. Artinya, ada hak pelaksana lapangan sebesar Rp207.450.000 yang secara sengaja ditahan dan tak kunjung dilunasi.
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh Anggi Hasbi, perwakilan pekerja lapangan, pada Jumat (17/10/2026). Ia membongkar bagaimana PT NTS melanggar kesepakatan secara sepihak.
“Dalam janji, seharusnya pada Desember 2025 dibayar lunas Rp345 juta, tetapi hanya diberi Rp138 juta. Pihak NTS beralasan belum dibayar oleh negara,” cecar Anggi.
Alasan klasik “belum dibayar negara” yang dilemparkan PT NTS dinilai hanyalah tameng untuk lepas tangan dari tanggung jawab finansial kepada vendor. Mengorbankan keringat pekerja lapangan yang telah modal kerja dan menghabiskan solar serta perawatan alat berat demi proyek perusahaan jelas menunjukkan buruknya tata kelola dan profesionalisme PT NTS.
Hingga berita ini diturunkan, Manajemen PT Nugraha Tyagasupala maupun sang Direktur, Robert Riko Marpaung, seolah-olah mendadak “tuli” dan memilih bungkam saat dimintai klarifikasi. Sikap menghindar dan enggan memberikan kepastian ini kian mempertegas indikasi ketidakberesan dalam internal perusahaan.
Para pekerja kini menuntut transparansi total dan kepastian pelunasan. Jika hak Rp207 juta ini tak segera dibayarkan, reputasi PT NTS sebagai kontraktor patut dipertanyakan dan terancam masuk dalam daftar hitam penyedia jasa yang tidak bertanggung jawab ( Tim )