obrolannews.id, Medan – Tokoh muda asal Sumatera Utara, Fachry Arsyam, menilai Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M. layak dipertimbangkan dalam proses penentuan figur yang akan memimpin Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menurut Fachry, kebutuhan terhadap kepemimpinan Kejaksaan Agung saat ini membutuhkan sosok yang memiliki pengalaman penegakan hukum, kemampuan manajerial, pemahaman kelembagaan, serta wawasan strategis dan kebijakan publik.
“Menurut saya, Reda Manthovani memiliki pengalaman yang cukup lengkap untuk memimpin institusi penegak hukum. Pengalaman di lapangan, manajemen kelembagaan, serta pemahaman akademiknya menjadi kombinasi yang penting bagi seorang Jaksa Agung,” ujar Fachry.
Fachry menyebut, rekam pengalaman Reda di bidang hukum dan kebijakan strategis menjadi salah satu hal yang menurutnya relevan untuk diperhatikan.
Reda Manthovani diketahui pernah mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI Angkatan 43 Tahun 2009 serta Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) di Australia. Ia juga pernah dipercaya sebagai Tenaga Ahli di MPR/DPR RI.
Saat ini, Reda menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung.
Selain pengalaman birokrasi dan penegakan hukum, Reda memiliki latar belakang akademik di bidang hukum dan telah dikukuhkan sebagai profesor.
Fachry menilai, pengalaman tersebut menjadi bagian dari sejumlah aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam melihat figur calon pemimpin Kejaksaan Agung.
“Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang tegas, profesional, dan tetap menjunjung tinggi integritas. Harapannya, siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi Jaksa Agung dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan,” katanya.
Ia juga berharap proses penentuan kepemimpinan Kejaksaan Agung dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan setiap figur yang masuk dalam pertimbangan.
“Pada akhirnya, proses tersebut harus mengedepankan pertimbangan yang objektif dan kepentingan penguatan institusi penegak hukum,” pungkas Fachry. ( Red )