Obrolannews.id | Binjai — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali mencuat.
Kali ini, Satpas SIM Polres Binjai disorot setelah seorang pemohon mengaku dikenakan biaya jauh di atas tarif resmi tanpa melalui prosedur ujian sebagaimana diatur undang-undang.
Seorang pemohon SIM A berinisial R, warga Diski, Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan kepada awak media bahwa dirinya diminta membayar Rp800 ribu untuk pengurusan SIM A. Ironisnya, biaya tersebut disebut dibayarkan tanpa mengikuti ujian teori maupun praktik.
“Saya kena biaya Rp800 ribu,” ujar R singkat saat diwawancarai awak media, sebelum berlalu meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya.
Tarif tersebut jelas bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, yang menetapkan biaya resmi penerbitan SIM A sebesar Rp120.000, di luar biaya tes kesehatan dan psikologi yang nilainya relatif kecil.
Dugaan ini semakin menguatkan keresahan masyarakat bahwa praktik pungli dalam pengurusan SIM di Satpas Polres Binjai masih marak terjadi. Modus “tanpa ujian” dengan tarif tinggi diduga menjadi jalan pintas yang ditawarkan kepada pemohon tertentu.
Jika dugaan ini benar, praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga mencederai upaya reformasi birokrasi dan komitmen Polri dalam pemberantasan pungli, sebagaimana digaungkan melalui program Presisi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satpas SIM Polres Binjai maupun Kasat Lantas Polres Binjai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi.
Masyarakat dan lembaga pengawas diharapkan turut menindaklanjuti temuan ini agar praktik serupa tidak terus berulang.
Transparansi dan penegakan hukum dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.(red)