Sumatera Utara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Program tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa sebagai fondasi penting bagi perkembangan kesehatan dan kemampuan kognitif anak.
Namun di tengah implementasi program tersebut, muncul diskursus publik terkait keseimbangan prioritas anggaran pendidikan, khususnya antara pemenuhan gizi siswa dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Pengamat pendidikan Andika Sitinjak menilai bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan yang baik, perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga harus menjadi fokus pemerintah. Hal ini penting agar peningkatan kualitas siswa tidak hanya ditopang oleh aspek kesehatan, tetapi juga kualitas pengajaran di sekolah.
Menurut Andika, berdasarkan sejumlah perhitungan anggaran, program MBG diperkirakan mencapai sekitar Rp335 triliun per tahun, sementara alokasi untuk kesejahteraan guru dan tenaga pendidik berada di kisaran Rp274 triliun. Perbedaan angka tersebut kemudian memunculkan pro dan kontra di masyarakat.
“Program MBG ini pada dasarnya sangat baik. Niatnya jelas untuk meningkatkan gizi siswa. Kita semua sepakat bahwa anak-anak yang sehat tentu akan lebih siap dalam mengikuti proses pembelajaran,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat hanya bertumpu pada aspek gizi semata. Menurutnya, peran guru tetap menjadi faktor utama dalam membentuk karakter serta meningkatkan kemampuan akademik siswa.
“Guru bukan hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan membentuk karakter peserta didik. Jadi kalau hanya mengandalkan gizi yang baik tanpa didukung kualitas pengajaran yang optimal, hasilnya juga belum tentu maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi sebagian guru honorer yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan. Di sejumlah daerah, kata Andika, masih ditemukan guru honorer yang menerima gaji relatif rendah bahkan mengalami keterlambatan pembayaran hingga beberapa bulan.
“Masih ada guru honorer yang gajinya terlambat sampai tiga sampai empat bulan, dan nominalnya juga belum layak. Padahal beban kerja mereka cukup besar,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan antara program yang menyasar siswa dan peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya membangun sistem pendidikan yang berkualitas.
Selain itu, Andika juga berharap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat terus memperjuangkan aspirasi para guru dan tenaga pendidik, termasuk terkait wacana peningkatan gaji guru hingga Rp5 juta per bulan agar tidak hanya berhenti pada sebatas wacana.
“Selisih anggaran antara kedua program itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Jadi kalau ada kemauan dan kebijakan yang rasional, saya yakin keduanya bisa berjalan beriringan,” ujarnya.
Menurutnya, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas hanya dapat tercapai apabila pembangunan dilakukan secara seimbang dan menyentuh berbagai aspek secara adil.
“Indonesia Emas bisa terwujud ketika kita tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Ketika semuanya berjalan secara seimbang, adil, dan beriringan, maka masa depan Indonesia yang lebih maju bukanlah hal yang mustahil,” pungkas Andika.