obrolannews.id, Madina — Dugaan praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk menopang aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kian menjadi sorotan. Sebanyak 10 ton minyak yang diduga merupakan BBM bersubsidi disebut-sebut diangkut menggunakan mobil Fuso, kemudian didistribusikan melalui kapal Robin menuju sejumlah desa di wilayah pedalaman Kecamatan Muara Batang Gadis.
Informasi yang dihimpun awak media ObrolanNews.id menyebutkan, mobil truk Fuso pengangkut BBM tersebut diduga datang dari arah Panyabungan menuju Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis.
Setibanya di desa tersebut, muatan minyak dibongkar di sekitar jembatan Batang Gadis. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan ke dalam kapal Robin untuk dibawa menuju sejumlah desa di wilayah pedalaman.
Adapun wilayah yang disebut menjadi tujuan distribusi meliputi Desa Sulangaling, Desa Hutalimbaru, Desa Lubuk Kapundung, hingga Desa Ranto Panjang.
Informasi mengenai pengangkutan sekitar 10 ton minyak ini memunculkan pertanyaan serius. Siapa pemasoknya? Siapa penerimanya? Dan untuk kepentingan apa BBM dalam jumlah besar tersebut didistribusikan hingga ke kawasan pedalaman?
Kecurigaan masyarakat semakin menguat lantaran BBM tersebut diduga diperuntukkan sebagai bahan bakar alat berat jenis ekskavator atau beko yang beroperasi di sejumlah lokasi PETI.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan lagi sekadar aktivitas pengangkutan BBM biasa. Ada indikasi penyalahgunaan subsidi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, tetapi justru berpotensi dimanfaatkan untuk menopang kegiatan pertambangan ilegal.
SN: JANGAN SAMPAI SUBSIDI NEGARA DINIKMATI PELAKU TAMBANG ILEGAL
Seorang warga setempat berinisial SN mengungkapkan keresahannya atas dugaan distribusi BBM tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai asal-usul, jumlah, serta peruntukan BBM yang didatangkan menggunakan truk Fuso dan kemudian diangkut melalui jalur sungai.
“Kami sebagai masyarakat tentu mempertanyakan, BBM sebanyak itu sebenarnya untuk apa dan akan digunakan oleh siapa? Jangan sampai BBM yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru digunakan untuk menghidupkan alat-alat berat di lokasi tambang ilegal. Kalau memang benar demikian, ini sangat merugikan masyarakat,” ungkap SN.
SN juga meminta aparat penegak hukum tidak hanya menunggu laporan resmi masyarakat, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap jalur masuk, lokasi pembongkaran, hingga tujuan akhir distribusi BBM tersebut.
“Jangan sampai aktivitas seperti ini berlangsung terus-menerus tanpa ada tindakan. Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuktikan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan penyalahgunaan, harus ditindak tegas. Jangan ada pihak yang kebal hukum,” tegasnya.
10 TON MINYAK, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Besarnya jumlah BBM yang disebut mencapai 10 ton menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri rantai distribusinya secara menyeluruh.
Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap sopir truk Fuso maupun awak kapal Robin. Aparat juga perlu menelusuri siapa pemilik BBM, dari mana pasokan diperoleh, bagaimana proses pengangkutannya, siapa penerima di wilayah pedalaman, serta ke mana BBM tersebut akhirnya digunakan.
Jika benar BBM bersubsidi digunakan untuk mengoperasikan ekskavator di lokasi PETI, maka terdapat persoalan serius yang patut diusut. Subsidi yang bersumber dari keuangan negara berpotensi dinikmati oleh aktivitas yang justru tidak memiliki legalitas pertambangan.
Lebih jauh, aktivitas PETI menggunakan alat berat juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan bentang alam, sedimentasi sungai, hingga pencemaran yang dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar.
Ironisnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi energi justru berpotensi menanggung dampak apabila fasilitas subsidi negara disalahgunakan untuk kepentingan aktivitas pertambangan ilegal.
POLRES MADINA DAN POLDA SUMUT JANGAN TUTUP MATA!
Atas informasi tersebut, Polres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara, serta instansi terkait di bidang energi dan sumber daya mineral didesak segera melakukan penyelidikan.
Aparat perlu memeriksa mobil Fuso pengangkut BBM, kapal Robin yang digunakan untuk distribusi, dokumen asal dan tujuan pengiriman, jenis BBM, legalitas pengangkutan, serta pihak-pihak yang diduga menerima dan menggunakan pasokan tersebut.
Penelusuran juga perlu diarahkan pada kemungkinan adanya jaringan distribusi BBM yang memasok kebutuhan operasional alat berat di lokasi PETI.
Jangan sampai penindakan hanya menyentuh pekerja lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pemasok, pengendali, maupun penerima manfaat justru tidak tersentuh hukum.
Masyarakat berhak mengetahui apakah distribusi BBM tersebut sesuai ketentuan atau justru terdapat praktik penyalahgunaan subsidi yang selama ini luput dari pengawasan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan distribusi 10 ton BBM tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Awak media ObrolanNews.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk Polres Mandailing Natal, Polda Sumatera Utara, instansi pengawas distribusi BBM, serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Kini pertanyaannya sederhana: 10 ton minyak itu milik siapa, dibawa untuk siapa, dan siapa yang menjamin BBM tersebut tidak disalahgunakan untuk menghidupi tambang emas ilegal? Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji penindakan!
Kasat Reskrim Polres Madina, AKP Triboy Siahaan saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp di nomor pribadinya +62 821-6753-xxx tak mau memberikan konfirmasi dan informasi apapun. (Tim )