Medan — Dugaan skandal asusila yang menyeret salah satu Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini menjadi sorotan tajam publik.
Seorang perempuan muda berinisial LL (25) mengaku menjadi korban hubungan seksual yang diduga dilakukan secara tidak berdaya hingga berujung kehamilan, di sebuah restoran ternama di Kota Medan.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah viral di media sosial Riak Sumut, yang memuat pengakuan korban secara terbuka. Informasi tersebut kemudian dibenarkan oleh korban saat ditemui awak media di sebuah coffeshop di kawasan Jalan Karya Kasih, Medan Johor, Sabtu (31/1).
Menurut pengakuan LL, peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 2025. Saat itu, korban diajak makan malam oleh pria yang disebut-sebut menjabat sebagai Direktur Utama BUMD Pemprov Sumut. Awalnya, pertemuan berlangsung bersama sejumlah rekan pelaku sambil mengonsumsi minuman beralkohol.
Namun, situasi berubah drastis ketika korban dan terduga pelaku tinggal berdua di ruang privat restoran. Korban mengaku pelaku mulai melakukan rayuan hingga tindakan tidak pantas. Meski sempat menolak, korban menyebut tidak mampu melawan lantaran pelaku berada dalam kondisi mabuk. Dugaan persetubuhan tersebut disebut terjadi sebanyak dua kali.
Beberapa bulan kemudian, korban mulai merasakan kejanggalan pada tubuhnya. Siklus menstruasi yang selama ini normal tiba-tiba terhenti. Kecurigaan itu disampaikan korban kepada terduga pelaku, namun tidak mendapat tanggapan maupun tanggung jawab.
Merasa diabaikan, korban akhirnya memeriksakan diri ke salah satu rumah sakit di Kota Medan. Hasil pemeriksaan USG menyatakan korban positif hamil, dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 13 minggu.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi dari pihak yang diduga sebagai pelaku. Upaya konfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp hanya berujung pada pesan terkirim dan terbaca, tanpa balasan.
Kasus ini memantik kemarahan publik, khususnya karena menyeret nama pejabat strategis BUMD milik Pemprov Sumut yang seharusnya menjunjung tinggi etika, moral, dan integritas jabatan.
Masyarakat mendesak Gubernur Sumatera Utara, aparat penegak hukum, serta inspektorat terkait untuk segera turun tangan, melakukan klarifikasi terbuka, dan memastikan tidak ada upaya pembiaran maupun perlindungan terhadap pejabat yang diduga terlibat.
Publik kini menunggu: apakah dugaan serius ini akan diusut tuntas, atau justru tenggelam tanpa kejelasan?(021)