Obrolannews.id | Aktivis sosial, Firmando, mendadak jadi sorotan sejumlah netizen di halaman Facebooknya. Hal itu berbuntut usai dirinya mengkritik program MBG di wilayah Aceh tenggara yang di nilai tak layak konsumsi dan memenuhi gizi.
Kritik yang disampaikan melalui akun Facebook-nya itu mendadak ramai dan menuai respon pro kontra dari kalangan masyarakat.
“Masyarakat harus jadi sosial kontrol terhadap MBG agar tak ada penyelewengan didalamnya, menu tak layak saji harus di kritik dan di evaluasi” ucapnya dikutip dari video.
Sejumlah netizen, AB salah satunya mendukung kritik yang dibangun oleh Firman melalui video di akun Facebooknya itu.
“Gass terus bang” Tulis AB.
“Setau saya 50% org MBG itu organisator termasuk Korwil dan Wakareg. Tp tak berani bersuara berarti ada apa2nya. Diam tandanya sembunyi takut terbongkar semua.” sambung AB.
“Gas bang, sekarang dapur sppg di Kutacane tingkat roti aja beli yg paling murah, ada bbrp dapur sppg yg mesan roti sm sya di bawah harga 2ribu, tp saya gak mau ngerjain minta harga di bawah 2 ribu tp minta ukuran harus besar,
Dan pernah juga salah satu dapur mbg di Kutacane ngorder roti di harga 4ribu tp minta di tuliskan di nota dgn harga 6ribu.” tulis Ade Indra Wati dalam komentar.
Berangkat dari postingan itu, hal mengejutkan kini disampaikan oleh AB yang ikut mendukung kritik Firman.
AB menuturkan bahwa istrinya yang sedang dalam proses magang progam MBG kini mendapat pesan bernada intimidasi.
Hal itu berbuntut usai AB yang beberapa kali bersuara mengkritik keterbukaan anggaran MBG di aceh tenggara dan realita menu yang diduga tak sesuai realisasi.
“Tolong Kondisikan suamimu ya, arahan dari wakareg. Barusan aku ditelpon wakareg”. tulis kontak bernama Ardi dalam pesan yang beredar itu.
AB selaku masyarakat, menilai bahwa kondisi demokrasi dan keterbukaan soal program MBG di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini berada dalam fase yang mengkhawatirkan. Pesan soal mengkondisikan dirinya adalah bentuk Penyempitan ruang kritik dan kebebasan berekspresi, dan itu menjadi sinyal serius kemunduran demokrasi di tingkat lokal.
Kiritiknya yang mendapat respons intimidatif setelah menyampaikan kritik diruang publik terhadap Program besar itu seolah menjadi ancaman. Bukan ruang terbuka untuk mengkoreksi kinerja program.
“Kritik harus dijadikan bahan evaluasi dan koreksi, bukan dianggap sebagai ancaman. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam ketakutan,” tegasnya kepada awak media.
Terpisah, komentar masyarakat juga menyoroti dan menyebutkan adanya dugaan praktik jual beli jabatan bernilai 45 juta untuk menjadi KA SPPG di sejumlah wilayah di Aceh Tenggara.
Masyarakat yang menyuarakan dugaan adanya praktik jual beli jabatan inipun meminta Pihak BGN untuk mengaudit Korwil dan Wakareg agar isu yang beredar soal praktik semacam ini tak memunculkan kegaduhan di ruang publik.
“Dugaan praktik Jual beli jabatanpun ramai simpang siur, ini memunculkan tanda tanya masyarakat tentunya. Perlu diperiksa jika ada yang bermain..” Ucap warga yang tak ingin disebutkan namanya saat dikonfirmasi wartawan.
AB menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa matangnya program dan kepemimpinan terletak pada keberanian mendengar kritik publik dan memperbaiki semua yang di kritisi.
“Kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan membungkam, tetapi dari keberanian mendengar, mengakui kekurangan, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Terpisah, dihubungi awak media. Ardi, yang menyebutkan dirinya bagian dari SPPI Batch 3 Aceh Tenggara membenarkan adanya pesan yang dia kirim kepada salah satu istri warga yang sedang proses magang itu.
“Kami tidak melarang siapa saja yang berkomentar tentang program ini apalagi berkomentar yang baik dan sifatnya dapat membangun. tapi alangkah baiknya berkomentar untuk kemajuan program ini akan lebih baik lagi kedepannya.” Tulis Ardi.
“dan kebetulan wakareg menghubungi saya untuk mengingatkan Kepada yang bersangkutan Perihal itu” sambungnya.
Sementara itu, Sosok Wakareg yang dikabarkan memberi arahan kepada ardi untuk mengkondisikan AB belum mau menjawab saat di konfirmasi oleh wartawan.(021)