Obrolannews.id, Karo – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PerindagESDM) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan yang diduga tidak mengantongi legalitas perizinan di Desa Kinangkong, Kecamatan Lau Belang, Kabupaten Karo.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Sumatera Utara, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara tertib, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Pemkab Karo diwujudkan melalui peninjauan langsung ke lokasi aktivitas pertambangan pada Kamis (8/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut melalui Cabang Dinas ESDM Wilayah II Dairi Dinas PerindagESDM Provinsi Sumatera Utara turun bersama jajaran Pemkab Karo, yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kecamatan Lau Belang, serta perangkat Desa Kinangkong.
Sebelum melakukan pemeriksaan lapangan, tim terlebih dahulu menggelar rapat untuk membahas maksud dan tujuan kunjungan serta langkah yang akan dilakukan terhadap aktivitas pertambangan yang menjadi perhatian pemerintah.
Setelah rapat, tim kemudian bergerak melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Di lapangan, tim menemukan aktivitas pertambangan yang masih berlangsung. Petugas mendapati satu unit dump truck dan satu unit alat berat jenis backhoe sedang melakukan aktivitas pertambangan.
Pemeriksaan kemudian dilakukan terhadap kegiatan tersebut. Hasilnya, tim menemukan bahwa aktivitas pertambangan yang berlangsung tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti. Tim gabungan kemudian mengambil tindakan dengan menghentikan aktivitas pertambangan di lokasi.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Sumatera Utara memiliki legalitas yang jelas dan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.
Pemprov Sumut melalui Dinas PerindagESDM bersama Pemkab Karo tidak berjalan sendiri. Kolaborasi lintas instansi dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, lingkungan, ketertiban umum hingga pengawasan di tingkat wilayah.
Tindakan penghentian tersebut juga menjadi tindak lanjut atas arahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution agar pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam diperkuat. Pemerintah daerah didorong untuk memastikan setiap aktivitas pertambangan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun lingkungan.
Sektor pertambangan memiliki konsekuensi besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Karena itu, legalitas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.
Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, hingga hilangnya potensi penerimaan negara maupun daerah apabila kegiatan tersebut tidak berada dalam mekanisme yang sah.
Karena itu, penghentian aktivitas di Desa Kinangkong diharapkan bukan menjadi langkah sesaat. Pemeriksaan lanjutan diperlukan untuk memastikan status kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, status lokasi, asal-usul material, serta legalitas usaha dan perizinan yang seharusnya dimiliki.
Pemerintah juga perlu memastikan tidak terjadi aktivitas kembali setelah penghentian dilakukan. Pengawasan berkelanjutan menjadi penting agar penertiban yang telah dilakukan benar-benar memberikan efek nyata terhadap tata kelola pertambangan di wilayah tersebut.
Kolaborasi Pemprov Sumut dan Pemkab Karo ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengawasan sumber daya alam membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dinas teknis, pemerintah daerah, aparat penegak perda, pemerintah kecamatan hingga perangkat desa memiliki peran penting dalam memastikan aktivitas di lapangan berjalan sesuai aturan.
Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Karo, pemerintah dituntut hadir bukan hanya ketika muncul persoalan, tetapi juga memastikan seluruh proses pemanfaatannya dilakukan secara legal, tertib, transparan dan bertanggung jawab.
Hasil peninjauan lapangan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Dinas PerindagESDM Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan arahan serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah penghentian aktivitas pertambangan di Kinangkong menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Pemprov Sumut dan Pemkab Karo mulai diperkuat. Kini, konsistensi pengawasan dan tindak lanjut terhadap temuan di lapangan menjadi bagian penting yang ditunggu publik.
Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak pengelola atau penanggung jawab aktivitas pertambangan terkait legalitas kegiatan tersebut. Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak terkait. ( Tim / Redaksi )